MAKALAH
“Pancasila Sebagai Sistim Etika “
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM( STAI) DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG KEC. AIKMAL
PRODI TAFSIR HADIS
TH.2014/2015
KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.
Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Makalah ini memuat tentang Pancasila Sebagai Sistim Etika sengaja penulis pilih karena menarik perhatian penulis untuk dicermati dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada guru / dosen pembimbing yang telah banyak membantu penyusun agar dapat menyelesaikan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
wssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kembang Kerang, 9 November 2014
Penulis
DAFTAR ISI
CAVER
KATA PANGANTR i
DAFTAR ISI ii
BABI PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Daftar Fustaka 1
BAB II PEMBAHASAN 2
A. Pengertian Etika 2
B. Etika Pancasila 8
C. Pancasila Sebagagai Solusi Problem Bangsa 15
BAB III PENUTUP 18
A. KESIMPULAN 18
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lepas dari peran penting Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Sebuah pedoman luhur yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Pandangan visioner bagaimana sebuah ideologi tersebut bisa mengawal dan mengarahkan cita-cita bangsa. Bukan hanya satu atau dua tahun ke depan, namun Pancasila diharapkan sebagai pedoman abadi bangsa ini.
Semenjak dicetuskan 1 Juni 1945 Pancasila telah mengalami beberapa masa di antaranya sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, agresi Belanda, pembebasan Irian Barat, masa Orde Lama, kasus G30SPKI, masa Orde Baru hingga reformasi sekarang ini.
Keberadaan Pancasila merupakan oase bangsa ini untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia Raya. Semangat Pancasila yang menyakini bahwa keutuhan berbangsa dan bernegara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, Pancasila juga memiliki keluasan makna yang dalam jika dikaji dengan mendalam dan komprehensif.
Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri.
Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita Pancasila untuk membangun Indonesia dari berbagai aspek. Selain sebagai sebuah ideologi. Pancasila juga memperhatikan nilai, norma, etika, moral bangsa Indonesia.
Masyarakat Indonesia kehilangan jati diri. Citra bangsa ini sebagai bangsa yang besar dan ramah semakin memudar. Budaya ketimuran berubah dengan cepat menjadi kebaratan. Hal ini memang tidak berlaku hanya di Indonesia. Banyak bangsa-bangsa timur yang budayanya tergesar oleh budaya barat.
Pernyataan di atas bukan berarti antipati kepada budaya barat. Karena budaya barat juga memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri. Namun citra kesantunan dan keramahan budaya timur yang khas itu sendiri yang patut dipertahankan.
Etika tidak lah cukup didefinisikan atau digeneralisir dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan etika. Cakupan etika sangat lah luas. Pancasila sebagai sistem etika, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya.
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini.
B. PERUMUSAN MASALAH
A. Bagaimanakah pengertianan etika
B. Bagaimanakah etika pancasila
C. Apakah panca sila sebagai problema bamhgsa
BAB II
PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN ETIKA
Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan (Kencana Syafiie, 1993). Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).
Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :
1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun mahluk sosial (etika sosial)
Beberapa motivasi manusia berprilaku baik dan berprilaku buruk dan jahat.
Motivasi manusia berprilaku baik, antara lain:
a. Karena adanya kesadaran moral (hati nurani). Manusia berbuat baik, untuk kebaikan itu sendiri (Immanuel .Kant: Imperatif Kategoris).
b. Karena takut akan sanksi yang diterimanya, karena sanksi /hukuman pada hakekatnya adalah memberikan rasa yang tidak enak, tidak nyaman.
c. Karena merasa bahagia (senang).
d. Karena merasa berguna berguna (bermanfaat), menurut faham Utilitarisme.
e. Supaya dapat pujian, simpatis
f. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
g. Merasakan kedamaian dan ketentraman hidup.
Motivasi manusia berprilaku buruk/ jahat, antara lain:
a. Karena keterpaksaan, merasa tidak ada jalan lain, walaupun sejatinya hidup adalah pilihan.
b. Karena mudah dan cepat mencapai tujuan (menghalalkan segala cara).
c. Tidak takut akan sanksi yang diterimanya
d. Karena kebiasaan dan pengaruh lingkungan
e. Karena tidak tegak dan tegasnya aturan dan sanksi.
f. Meredup dan hilangnya hati nurani sehingga kedap terhadap penderitaan orang lain.
Maka untuk menjaga:
1. Keberadaan dan tumbuhnya hati nurani di dalam hati, supaya kita, mau dan berani untuk intropeksi, jawa: mulat sariro hangrosowani (mau dan berani memeriksa bathin dan perbuatan kita, dan sekaligus berani menyalahkan dan memberi hukuman untuk diri sendiri). Jika melakukan kesalahan, cepat diketahui dan cepat minta maaf dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terhindar dari prilaku dosa dan buruk/jahat, kita harus selalu sadar bahwa kita sebagai makhluk Tuhan dan makhluk beragama, maka sebagai konsekuensinya harus taat hukum Tuhan (hubungan secara vertikal antara Tuhan dan manusia).
Selain itu kita juga harus sadar secara kodrati manusia adalah makhluk sosial (Zoon Politicon, Homo Socius), maka kita harus hidup bersama orang lain, bahkan berbuat sesuatu untuk kebaikan/kesejahteraan lain orang lain. Konsep mencintai sesama itu bisa kita temukan dalam filosofis jawa, yakni Asih mring sesamaning dumadi (mencintai sesama ciptaan Tuhan), dalam agama Kristiani (konsep cinta kasih): Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dalam agama Hindu Tat Twam Asi (Itulah Kamu) Ahimsa (tanpa kekerasan dari Mahatma Gandhi) Sosro Kartono( Tokoh Kebatinan Jawa) Adanya aku karena engkau, dalam agama Islam: Rahmatan lil alamin( untuk kesejahteraan seluruh umat manusia), Homo homini sallus: Aku ada, kalau berguna bagi orang lain. Dari konsep ini semua akan menumbuhkan rasa simpati dan empati pada orang lain, sehingga jika berbuat jahat pada orang lain, kita akan merasakan sebaliknya, bagaimana kalau kita yang mengalami sendiri, dalam jawa disebut tepo sliro (seandainya saya sendiri yang mengalami).
Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya.
Pendekatan Etika
a. Normatif Etik : melalui penelaahan dan penyaringan ukuran- ukuran normatif seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati baik lisan maupun tulisan
b. Deskriptif Etik : sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan
c. Practical Etik : sadar memperlakukan etika sesuai status dan kemampuannya
Norma Dasar Etika (metaethics)
a. Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah)
“Manusia berperilaku etika melaksanakan perintah/menjauhi larangan Tuhan”
b. Norma kemanusiaan (Hablum Minannas)
“Perilaku Etika berakibat baik pada kehidupan bersama”
1. Moral
Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar mnejadi manusia yang lebih baik.
Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas (Devos, 1987).
Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu, inilah kelebihan etika dibandingkan dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada pada ajaran moral.
2. Norma
Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Agar manusia mempunyai harga, moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan atau pengendali sikap dan tingkah laku manusia.
3. Nilai
Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri.Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupuin tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan (Kamus Bhasa Indonesia, 2000).
Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya.
Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya.
Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Disamping teori nilai diatas, Prof. Notonogoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:
1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci sebagai berikut
a. Nilai kebenaran, yaitu bersumber pada unsur rasio manusia, budi dan cipta.
b. Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
c. Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika)
d. Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan
Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebiih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga mamudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat dll.
B.ETIKA PANCASILA
Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila). Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab.
Rumusan Pancasila yang otentik dimuat dalam Pembukan UUD 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan UUD 1945 yang disusun oleh PPKI ditegaskan bahwa “pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan (ada empat, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan dan ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) dijabarkan ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Dan menurut TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. oleh sebab itu penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara.
Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segisegi fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya.
Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya, dan daerah.
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanism, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saka. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya.
Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila.
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah Negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai sebagai berikut:
1. Dasar-dasar pembentukan Negara, yaitu tujuan Negara, asas politik Negara (Negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan Negara asas kerohanian Negara (Pancasila).
2. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yaitu “….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia…”. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.
Nilai dasar yang fundamental suatu Negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengna jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan system nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-nilai Pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya.
1. Menurut jenjangnya sebagai berikut:
Nilai Religius ;
Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat / dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Nilai Spiritual ;
Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Nilai Vitalitas;
Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”
Nilai Moral
Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan Beradab”.
Nilai Materil;
Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang tercermin dalam sila kelima Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Menurut jenisnya sebagai berikut:
Nilai Ilahiah
Nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, persahabatan.
a. Nilai Etis
Nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, keramahan.
b. Nilai Estetis
Nilai yang melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan.
c. Nilai Intelek
Nilai yang melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, rasional, logis, analisis, akaliah. Selanjutnya secara konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis.
d. Nilai dasar
Merupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak, umum-universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan kandungan kebenaran bagaikan Aksioma, berkenaan dengan eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya yang pada dasarnya tidak berubah sepanjang zaman.
Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi, Kekal, yang tidak dapat berubah, wujudnya ialah sila-sila Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Juga dapat ditemukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945 dan pokokpokok pikiran yaitu;
Dalam pembukaan UUD 1945 :
Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, perikemanusian dan perikeadilan. Konsekuensi logisnya adalah penghapusan penjajahan diatas muka bumi.
Nilai Instrumental :
Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifat kontektual, harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Nilai Instrumental berupa kebijakan, strategi, system, rencana, program dan proyek.
Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dari wujud norma sosial ataupun norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga- lembaga yang bersifat dinamik. Menjabarkan nilai dasar yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga dapat sesuai dengan perkembangan jaman, merupakan semacam tafsir politik terhadap nilai dasar umum tersebut.
Nilai instrummental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat, sehingga sifat dinamis, berubah, berkembang, dan enovatif.
Nilai Praksis
Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, istilah “PRAKSIS” tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah “PRAKTEK”. Praksis harus selalu Pased on Values, sedangkan Praktek bisa bersifat Value Free, maka secara hierarkhis praksisi berada dibawah nilai instrumental dan menjabarkan nilai instrumental tersebut secara taat asas (konsisten).
Merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit padatempat dan waktu tertentu.juga merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dengan realitas, yang tidak dapat sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya justru kondisi objektif itu yang jauh lebih kuat dari nilai praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara persahabatan.
Berbagai wujud penerapan Pancasila dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh para penyelenggara Negara maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri, misalnya dalam kerukunan hidup beragama, praksisnya: silahturahmi antar umat beragama, melakukan dialog antar umat beragama, toleransi dan saling menghormati.antar umat beragama.
Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu:
a. Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagaikebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing- masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya.
b. Sila kedua: menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (personal) “utuh sebagai manusia”, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat.
c. Sila ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi- segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”-“bersatu dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”.
d. Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan.
e. Sila kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat (equality) dan pemerataan (equity) bagi setiap orang atau setiap warga negara.
Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integrative menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain.
Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001)
a. Tanda-Tanda Mundurnya Pelaksanaan Etika Berbangsa
1) Konflik sosial berkepanjangan
2) Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial
3) Melemahnya kejujuran dan sikap amanah
4) Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan
b. Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika
1) Faktor internal :
Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama
Sentralisasi di masa lalu
Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan kebinekaan
Ketidakadilan ekonomi
Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang
Penegakan hukum yang tidak optimal
Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar
Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan narkoba
2) Faktor Eksternal :
Pengaruh globalisasi
Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional
c. Pokok-Pokok Etika Berbangsa
1) Etika sosial budaya
2) Etika politik pemerintahan
3) Etika ekonomi dan bisnis
4) Etika penegakan hukum
5) Etika keilmuan
6) Etika lingkungan
d. Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan
1) Partisipasi
2) Aturan Hukum (rule of law)
3) Transparansi
4) Daya tanggap (responsiveness)
5) Berorientasi konsensus (Consensus Orientation)
6) Berkeadilan (Equity)
7) Akuntabilitas (Accountability)
8) Bervisi strategis (Strategic vision)
9) Efektifitas dan efisiensi
10) Saling keterkaitan (interrelated)
e. Strategi/pendekatan peningkatan etika
1) Pendekatan larangan (Don’t Approach)
2) Pendekatan Untung-rugi (Cost – Benefit Approach)
3) Pendekatan sistem (system approach)
4) Pendekatan kerjakan (Do Approach)
C. PANCASILA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM BANGSA
Pakar etika politik Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam lima sila di dalamnya.
Pancasila yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini merupakan pedoman yang berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi problem atau permasalahan bangsa. Masing-masing sila memiliki makna khusus yang sejatinya merupakan solusi pemecahan masalah bangsa ini.
Pancasila yang lebih kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara. Dimana di dalam butir-butir Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dinilai belum diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sehingga di era reformasi ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum dapat merasakan makna Pancasila yang sebenarnya, yaitu menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, kesatuan dan mensejahterakan rakyat.
Kemiskinan, pendidikan yang mahal, keadilan yang diperjual-belikan, korupsi yang merajalela serta tidak adanya kebebasan memeluk agama merupakan sedikit polemik yang dihadapi rakyat pada saat sekarang ini. Banyak kesan yang didapat rakyat dari masalah-masalah tersebut, namun mereka tidak sanggup untuk mengungapkannya. Sehingga seolah-olah rakyat tidak dapat merasakan adanya Pancasila.
Pancasila lebih sering kita dengar di dalam upacara bendera, dan dijadikan syarat pokok yang tidak boleh terlupakan didalam pelaksanaan upacara bendera. Dimana dapat kita sadari bahwa Pancasila tersebut Mengandung nilai-nilai penting, yang apabila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mewujudkan sebuah Negara yang berdaulat dan bermatabat, yaitu Negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan dan kesatuan.
Banyak kasus-kasus pada saat ini yang bertitik tolak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila seperti kasus mpok minah yang divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan akibat mencuri tiga buah kakao. Melihat dari kasus Mpok Minah tersebut teringat oleh kita salah satu butir Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dimana butir Pancasila tersebut Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
Tetapi bandingkan dengan kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia. Seperti korupsi yang menjadi budaya di masyarakat kita. Birokrasi yang korup yang menjadikan masyarakat kita terdidik secara tak langsung. Semua urusan bisa lancar apabila ada uang suap. Masalah jeratan hukum bisa dibantu dan direkayasa dengan bantuan uang.
Bukan hanya masalah hukum, terdapat berbagai macam permasalahan dan persoalan lainnya. Merosotnya moral bangsa, kerusakan lingkungan, kasus narkoba, dan sebagainya. Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan Negara.
Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
a Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.
c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu yakni satu bangsa Indonesia. cinta terhadap bangsa dan tanah air. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
d. Sila Keempat : Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
e. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Penghidupan disini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi juga kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan.
Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila di implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi kita temukan di Negara kita namanya ketidak adilan, terorisme, koruptor serta kemiskinan. Karena di dalam Pancasila sudah tercemin semuanya norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan Negara. Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan Pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan Negara.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagai sumber segala sumber, Pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku di tanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih dimana sila tersebut melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. oleh sebab itu penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara.
Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segisegi fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya.
Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti gender, budaya, dan daerah.
Keberadaan Pancasila merupakan oase bangsa ini untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia Raya. Semangat Pancasila yang menyakini bahwa keutuhan berbangsa dan bernegara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, Pancasila juga memiliki keluasan makna yang dalam jika dikaji dengan mendalam dan komprehensif.
Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Djanarko, Indri, Modul Pancasila, Surabaya: Univ. Narotama
Rahmatullah, 2008, Modul Pendidikan Pancasila, Makasar: Univ. Hasanudin
Sapriya, 2012, Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kemenag RI
Sapriya, 2012, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI
